Dampak Sosial dari Reklamasi Teluk Jakarta 2

DAMPAK REKLAMASI PANTAI UTARA JAKARTA TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT (TINJAUAN SOSIOLOGIS MASYARAKAT DI SEKITARAN PELABUHAN MUARA ANGKE, KELURAHAN PLUIT, JAKARTA UTARA)

Ibnu Mustaqin

Perubahan dalam hal pendapatan rumah tangga, rata-rata responden mengalami penurunan pendapatan yaitu pada kelompok pedagang dan pengolah kerang serta non perikanan, penurunan sebesar lebih dari 3 kali lipat (360%) dialami oleh nelayan dari pendapatan awal sebelum pembangunan pelabuhan. Kenaikan hanya terjadi pada kelompok pedagang dan pengolah ikan, yaitu sebesar 10% atau senilai Rp 1.166.667,00. Sedangkan, perubahan dalam hal pengeluaran rumah tangga, kelompok pedagang dan pengolah ikan dan nelayan mengalami kenaikan pengeluaran, terutama pada kelompok nelayan dengan kenaikan sebesar 53%. Penurunan dialami oleh kelompok pedagang dan pengolah kerang serta non perikanan dengan persentase penurunan masing-masing sebesar 6%.

https://drive.google.com/file/d/1NQwsoi98dFlCHbXSI5cDCeEpfYH-xW3Z/view

 

REKLAMASI DI TELUK JAKARTA DAN PERUBAHAN SOSIAL PADA MASYARAKAT NELAYAN DI CILINCING JAKARTA UTARA

Hikmah, Armen Zulham dan Zahri Nasution

Pembangunan pulau reklamasi menimbulkan dampak pada perubahan sosial antara lain perubahan sumber pendapatan, pola mata pencaharian, struktur sosial, dan sistem gender masyarakat nelayan skala kecil yang melakukan kegiatan penangkapan di sekitar perairan Teluk Jakarta. Perubahan sosial ini membuat mereka melakukan adaptasi baik dengan beralih ke sumber mata pencaharian baru, maupun memperluas jaringan dan relasi sosial.

https://drive.google.com/file/d/1BLdeUDnHgyTP2Z67Jvju-2kcGI_3hC5k/view

 

CONFLICT OF JAKARTA BAY RECLAMATION: GOVERMENT KNOWLADGE AND RESPOND

Elok Faiqotul Mutia, Herdis Herdiansyah, Joko Tri Haryanto

a. Masyarakat yang perekonomiannya bergantung pada perairan Teluk Jakarta, seperti nelayan tangkap dan nelayan tambak yang belum mendapatkan kepastian bagaimana kehidupannya kelak [1]. Ketidaktegasan pemerintah dalam menangani konflik antar lembaga juga mempertanyakan kredibilitas pemerintah dalam menjamin investasi di Indonesia. Total nilai investasi sebesar 40 miliar dolar tentu akan merugikan pengembang, apalagi jika sudah terbentuk beberapa pulau dan sudah dibangun bangunan ruko yang ada [2]. Selain itu, pelanggaran izin lingkungan juga menunjukkan tidak terjaminnya pengendalian dampak lingkungan. Oleh karena itu, permasalahan reklamasi Teluk Jakarta merupakan permasalahan kompleks yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.

https://drive.google.com/file/d/1yWNZO32XzhUQ0tLYYeMt5XIoH6Hc4Zxc/view

 

DEVELOPER-DRIVEN RECLAMATION LEAVES PUBLIC BEHIND

The Jakarta Post

Pulau Golf akan menjadi kawasan pemukiman bagi penduduk berpenghasilan tinggi, setidaknya jika harga properti menjadi petunjuknya. Menurut daftar harga yang diperoleh Post pada bulan Oktober tahun lalu, sebuah rumah berukuran 90 meter persegi di atas sebidang tanah seluas 128 meter persegi di Pulau Golf dibanderol seharga Rp 3,77 miliar (US$278.000), yaitu sekitar Rp 30 juta per meter persegi. Menurut riwayat pencitraan satelit Google Earth, pulau tersebut mulai tampak sebagai sebuah titik pada bulan September 2012 dan selesai pada bulan Maret 2015. Seluruh proses tersebut benar-benar bersifat pribadi, dan masyarakat, termasuk nelayan yang tinggal di dekatnya, tidak pernah diberi tahu tentang hal itu.

https://www.thejakartapost.com/news/2016/01/13/developer-driven-reclamation-leaves-public-behind.html

 

KPK TURUN TANGAN, PROYEK REKLAMASI TELUK JAKARTA TERANCAM?

BBC NEWS INDONESIA, Isyana Artharini

Dalam pernyataan persnya, KPK menyatakan kasus ini diduga terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160403_indonesia_kpk_reklamasi

 

LAND RECLAMATION INDONESIA: JAKARTA’S ARTIFICIAL ISLAND CAUSE CONTROVERSY

Herman Khaeron

Nelayan setempat juga menolak proyek reklamasi lahan karena dianggap akan merusak hasil tangkapan mereka. Proyek reklamasi lahan akan memaksa nelayan melaut lebih jauh, yang berarti biaya transportasi akan lebih mahal.

https://www.indonesia-investments.com/id/news/todays-headlines/land-reclamation-indonesia-jakarta-s-artificial-islands-cause-controversy/item6704

 

MANAJEMEN KONFLIK PENYELESAIAN KASUS REKLAMASI PULAU G PANTAI UTARA JAKARTA

Antik Bintari, Talolo Muara

Dalam fase potensi konflik, tipe konfliknya adalah konflik laten. Konflik bertipe laten karena masyarakat belum mengetahui apa itu reklamasi, fungsi, dan dampak tentang reklamasi Pulau G. Penyebabnya adalah tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat dan daerah kepada Masyarakat Muara Angke. Pada fase pertumbuhan konflik, tipe konflik yang awalnya laten menjadi konflik terbuka karena pada fase ini masyarakat mengetahui apakah itu reklamasi, fungsi, dan dampaknya.

https://drive.google.com/file/d/13qaMJXzw7oM9hK4D525-SMuLsyFiFdF5/view

 

POLA ADAPTASI DAN JARINGAN SOSIAL MASYARAKAT NELAYAN DI MUARA ANGKE, JAKARTA UTARA

Nur Alamsyah

Perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi karena faktor alam menyebabkan masyarakat nelayan Muara Angke beradaptasi, pola adapatasi yang dilakukan oleh masyarakat nelayan dengan merubah alat tangkap dan bermigrasi ke daerah lain untuk mencari sumberdaya.

https://drive.google.com/file/d/1mS3AxGg5d3Jxvce7O_ZSgrRSZUgIIkI7/view

 

SCENARIO ANALYSIS OF THE JAKARTA COASTAL DEFENCE STRATEGY: SUSTAINABLE INDICATORS IMPACT ASSESMENT

Akhmad Hidayatno*, Aninditha Kemala Dinianyadharani, Aziiz Sutrisno 

Skenario kebijakan alternatif mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Penentuan alternatif apa yang terbaik merupakan hak pemilik pengambil kebijakan. Dengan melakukan simulasi skenario tersebut, diketahui bahwa ketika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin menerapkan kebijakan yang fokus pada tujuan peningkatan aspek ekonomi dan sosial, maka kebijakan yang tepat adalah skenario Jakarta Waterfront City. Jika pemerintah ingin menerapkan kebijakan yang fokus pada lingkungan kebijakan yang sesuai adalah skenario Jakarta Goes Green Tanpa Reklamasi. Sedangkan jika pemerintah ingin meningkatkan kualitas aspek lingkungan hidup dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan maka kebijakan yang direkomendasikan adalah skenario Jakarta Goes Green.

https://drive.google.com/file/d/1LMNXi53FrjtJU5HtDfVwQkLgLrshi3A0/view

 

MENUJU URBANISASI PULAU KECIL: PRODUKSI RUANG ABSTRAK DAN PERAMPASAN

Yoppie Christian & Desmiwati

Konflik agraria di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta telah berlangsung lebih dari dua puluh tahun, dimana terdapat tiga pihak utama yang terlibat, yakni masyarakat lokal yang secara diametral berhadapan dengan korporasi wisata yang didukung pemerintah lokal. produksi ruang abstrak, perampasan dan urbanisasi berada pada jalur linear bagi produksi ruang kapital yang menjadikan ruang sosial menjadi ruang akumulasi kapital, mengubah sumber agraria menjadi komoditas dan menciptakan tenaga kerja bebas tanpa tanah bagi industri wisata modern ke depan.

https://drive.google.com/file/d/1BXDyPNZcBVnjFt_4Lc5iUQ6fWCu79Eox/view

 

KONFLIK DAN POTENSI KONFLIK DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA KERANG HIJAU DI KALIBARU JAKARTA UTARA

Nendah Kurniasari1, Arif Satria2 dan Said Rusli2

Konflik bermula karena masyarakat pembudidaya kerang hijau merasa bahwa limbah pembuangan pabrik telah mencemari perairan sehingga produktivitas kerang mereka menurun drastis. Pada Tahun 2005, bentuk kekesalan warga dilakukan melalui demonstrasi ke kantor Walikota dengan tuntutan ganti rugi dan penertiban limbah. Menurut beberapa pembudidaya, sebagian pembudidaya telah menerima ganti rugi sebesar satu juta rupiah, namun pemberian ganti rugi ini telah dihentikan padahal belum semua pembudidaya mendapatkannya.

https://drive.google.com/file/d/1H6iWbQd-PWJobNv56AzNs3hbWL_5RHKC/view

 

LEGAL SOSIO APPROACH IN THE SUSTAINABLE UTILIZATION OF NORTHERN COASTAL AREA OF JAKARTA

Untoro, Raihan, and Bambang Sukamto

Penolakan atau penolakan nelayan terhadap reklamasi wilayah Pesisir Utara Jakarta dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara menunjukkan adanya ketidakadilan di pihak nelayan tradisional Muara Angke, Jakarta Utara. Ketidakadilan terjadi karena terganggunya akses terhadap ikan di kawasan pesisir Pantai Utara Jakarta. Reklamasi pesisir Utara Jakarta yang merupakan bagian dari pemanfaatan pesisir menimbulkan konflik kepentingan dan dampak sosial lingkungan.

https://drive.google.com/file/d/1lQxy3bJGk94Uc0juE_Vis2mJ8OsWllq_/view

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top