Pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan pada proyek pengerukan internasional yang diangsuransikan oleh Pemerintah Belanda
Beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan proyek infrastruktur kelautan dan pesisir berskala besar di seluruh dunia. Proyek-proyek tersebut telah menimbulkan malapateka pada masyarakat pesisir dan ekosistem laut. Antara tahun 2012 dan 2023, Pemerintah Belanda telah menyediakan asuransi sebesar 8,4 miliar euro kepada perusahaan pengerukan dan pemberi modal untuk melindungi keterlibatan mereka dalam proyek-proyek tersebut. Dukungan dana publik ini diberikan melalui Badan Kredit Ekspor Belanda, Atradius Ducth State Business (Atradius DSB).
Laporan ini menunjukkan bahwa Atradius DSB, melalui dukungannya kepada pengeruk Belanda Boskalis dan Van Oord, dikaitkan dengan dampak sosial, lingkungan, dan HAM yang serius. Berdasarkan penelitian gabungan dengan organisasi masyarakat sipil, laporan ini menganalisa tujuh proyek pengerukan Belanda yang didukung oleh pemerintah Belanda melalui fasilitas kredit ekspor. Publikasi ini bertujuan untuk menunjukkan praktik-praktik yang berbeda dengan standar yang berlaku, yang dimulai dari temuan lokal para mitra. Dalam melakukan hal ini, kelemahan mendasar dalam sistem terungkap, termasuk penggusuran masyarakat secara paksa, represi, hilangnya mata pencaharian, dan kerusakan ekosistem. Hal ini juga menunjukkan bagaimana pengelolaan proyek secara rutin didominasi oleh kepentingan pribadi dan tidak responsif, akuntabel, dan transparan terhadap masyarakat yang terkena dampak. Publikasi ini bertujuan untuk menunjukkan di mana kebijakan dan standar – termasuk pelaksanaanya –
memerlukan perbaikan.
In English Version : https://drive.google.com/file/d/10LNPc6vj3UAswYwNZwcecUci2CNh3YBB/view?usp=drive_link
Dalam Bahasa Indonesia : https://drive.google.com/file/d/1pUbOp9RPHOfgZ9pFF__T9ppzMiOeWunN/view?usp=drive_link