SOCIAL JUSTICE AT BAY: THE DUTCH ROLE IN JAKARTA’S COASTAL DEFENCE AND LAND RECLAMATION
Maarten Bakker (SOMO), Satoko Kishimoto (TNI), Christa Nooy (Both ENDS)
Laporan ini memberikan bukti mengenai cara terbaik untuk mengatasi masalah banjir di Jakarta dengan cara yang berkelanjutan dan efektif. Laporan ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah Belanda tentang cara mengurangi potensi dampak sosial dan lingkungan yang merugikan dari proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Hal ini mencakup pertimbangan ulang atas desain rencana tersebut, berdasarkan penilaian dampak lingkungan dan sosial yang lengkap. Selain itu, laporan ini bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah Belanda untuk mematuhi kewajiban hak asasi manusia internasional dan standar-standarnya yang tinggi dalam hal tata kelola air yang baik. Laporan ini juga menyoroti implikasi penggabungan agenda perdagangan dan bantuan. Dukungan terhadap kepentingan bisnis dan keahlian sektoral Belanda dapat bertentangan dengan tujuan pembangunan jika tidak ada analisis yang memadai mengenai kompleksitas kontekstual dan keseimbangan antara kepentingan swasta dan publik. Laporan ini menyoroti pentingnya mengikuti kriteria penilaian independen yang melindungi kepentingan publik untuk memastikan bahwa implikasi yang mungkin terjadi dapat diidentifikasi sejak dini dalam sebuah proyek dan ditangani dengan tepat. Terakhir, laporan ini memberikan informasi bagi organisasi masyarakat sipil Indonesia untuk mendukung mereka dalam advokasi keadilan sosial – khususnya perlindungan mata pencaharian masyarakat nelayan lokal dan keluarga yang menjadi tanggungannya – dan semua warga Jakarta, yang memiliki hak untuk mendapatkan akses yang sama dan terjangkau terhadap air bersih. Mereka telah merumuskan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia yang juga disertakan dalam laporan ini.
SELAMATKAN TELUK JAKARTA
Koalisi Pakar Interdisipli; Prof. Dr. Henny Warsilah, Prof. Dr. Jan Sopaheluwakan, Prof. Dr. Wahyoe Hantoro, Dr. Alan Koropitan, Marco Kusumawijaya, Dr. Rameyo T. Adi, Reiza Patters, Bosman Batubara, Tigor Hutapea, Marthin Hadiwinata, Arieska Kurniawaty, Elis Sutanudjaja, JJ Rizal
Pemanfaatan ruang dan wilayah darat dan pesisir Jakarta dilakukan dengan cara yang tidak terbuka dan gagal melindungi hak-hak khusus nelayan tradisional. Partisipasi masyarakat dilakukan secara manipulatif berdasar anak tangga partisipasi yang hanya menjadikan masyarakat yang datang dalam forum konsultasi sebagai stempel formalitas.
PENGARUH REKLAMASI TERHADAP HASIL TANGKAPAN NELAYAN DI DAERAH KAMAL MUARA JAKARTA UTARA
Muhamad Faadhil Lathif Ramadhan, Urip Rahmani, Ediyanto
Reklamasi merupakan salah satu solusi pembangunan yang sudah lama dilakukan oleh negara-negara yang memiliki garis pantai seperti Belanda. Adanya reklamasi di Jakarta adalah untuk mengatasi kelangkaan lahan yang ada karena populasi penduduk yang terus bertambah. Proyek reklamasi pesisir Kota Jakarta dimaksudkan untuk menambah ruang pembangunan Jakarta. Selain itu, reklamasi ini bertujuan untuk mencegah pengikisan daratan Jakarta oleh air laut, serta membangun beberapa fasilitas kota lainnya dan bertujuan untuk menata kembali kawasan pantura dengan cara membangun kawasan pantai dan menjadikan Jakarta sebagai kota pantai. Kegiatan reklamasi ini menyebabkan suatu dampak kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat terutama pada nelayan yang hidup didekat dengan kawasan reklamasi pantura DKI Jakarta. Dampak positif kegiatan reklamasi antara lain terjadinya peningkatan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir, mengurangi lahan yang dianggap kurang produktif, penambahan wilayah, perlindungan pantai dari erosi, peningkatan kondisi habitat perairan, penyerapan tenaga kerja dan lain-lain. Sedangkan dampak negatif dari proses reklamasi pada lingkungan meliputi dampak fisik seperti halnya perubahan hidro-oseanografi, sedimentasi, peningkatan kekeruhan air, pencemaran laut, peningkatan potensi banjir dan genangan di wilayah pesisir, rusaknya habitat laut dan ekosistemnya.
https://satyaminabahari.org/index.php/jism/article/view/76
DAMPAK NEGATIF REKLAMASI TELUK JAKARTA
Muhammad Mulyadi
Kehilangan mata pencaharian merupakan dampak sosial sekaligus ekonomi yang dirasakan oleh warga. Proses pembangunan di Teluk Jakarta telah merusak ekosistem di sekitar pantai, serta adanya pencemaran limbah yang menyebabkan menurunnya sumberdaya perairan laut. Hal ini menyebabkan nelayan sulit mendapatkan ikan dan berbagai sumber daya laut lainnya yang selama ini menjadi penghidupan mereka. Kondisi ini tidak hanya menurunkan tingkat pendapatan nelayan, tetapi juga menjadikan nelayan jatuh ke jurang kemiskinan akibat hilangnya mata pencaharian.
https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-8-II-P3DI-April-2016-30.pdf
DAMPAK REKLAMASI TELUK JAKARTA TERHADAP PENDAPATAN NELAYAN TANGKAP DENGAN PERAHU MOTOR TEMPEL DI KELURAHAN CILINCING, KECAMATAN CILINCING, JAKARTA UTARA
Aziz Prayitno
Pendapatan nelayan tangkap dengan perahu motor tempel di Kelurahan Cilincing antara sebelum dan sesudah reklamasi Teluk Jakarta mengalami penurunan. Rata-rata pendapatan nelayan tangkap dengan perahu motor tempel 1 – 2 GT menurun hingga 68 % atau Rp3.582.188,00. Sedangkan rata-rata pendapatan nelayan tangkap dengan perahu motor tempel 3 – 4 GT menurun hingga 77 % atau Rp4.550.084,00. Dan rata-rata pendapatan nelayan tangkap dengan perahu motor tempel 5 – 6 GT menurun hingga 65 % atau Rp2.970.480,00.
STRUKTUR SOSIAL, STRATEGI NAFKAH, DAN TINGKAT KESEJAHTERAAN NELAYAN PASCA REKLAMASI TELUK JAKARTA
Cisilia Querdiola1*, Rilus A. Kinseng2, Rajib Gandi2
Reklamasi menyebabkan perubahan yang signifikan pada usaha penangkapan para nelayan di Kampung Nelayan Cilincing. Strategi nafkah nelayan ada nelayan yang mengalami perubahan setelah reklamasi, misalnya dengan melakukan pekerjaan sampingan, seperti menjadi buruh bangunan, buruh pabrik, tukang becak, dan pengamen. Selain itu, ada juga istri nelayan yang bekerja untuk menambah penghasilan rumah tangga mereka, seperti berjualan makanan, menjadi buruh, membuka warung di rumah, dan menjadi pengupas kulit kerang.
https://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsp/article/view/46459/26666
IS JAKARTA’S NEW FLOOD RISK REDUCTION STRATEGY TRANSFORMATIONAL
Mathias Garschagen, Gusti Ayu Surtiari, Mostapha Harb
pengalaman di Jakarta memberikan sinyal peringatan yang jelas bahwa pertanyaan tentang bagaimana perubahan tersebut dapat dirancang dan dicapai tidak dapat diselesaikan hanya oleh para teknokrat dan insinyur. Sebaliknya, isu-isu tersebut perlu dipindahkan ke fokus eksplisit dari perdebatan masyarakat yang inklusif. Hal ini menjadi semakin penting karena pengurangan risiko akan semakin membatasi pembangunan perkotaan dan keberlanjutan secara luas, terutama di kota-kota pesisir yang rentan terhadap risiko perubahan iklim di masa depan.
https://www.mdpi.com/2071-1050/10/8/2934
PRAKIRAAN DAMPAK GIANT SEA WALL TELUK JAKARTA
Achmad Poernomo, Budi Sulistiyo, Taslim Arifin, Armen Zulham, Zahri Nasution, Devi Dwiyanti S, Semeidi Husrin, Joko Prihantono, Widodo S Pranowo
Dampak negatif dari kebijakan pembangunan tersebut tidak selamanya disadari (intended consequences) atau dilihat dengan mudah, namun ada kalanya dampak negatif tersebut tidak disadari unintended consequences (Afrizal, 2010). Selain itu transformasi juga akan terjadi pada berbagai lapangan kehidupan dalam perekonomian, yang terkait dengan perubahan struktur dan sumber pendapatan, karakteristik input produksi, mata pencaharian, struktur pasar dan tenaga kerja, penguasaan aset produksi, modal dan investasi. Perubahan juga akan terjadi pada aspek budaya, terutama terkait dengan relasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam, akses terhadap sumber modal dan akses terhadap pangsa pasar.
https://drive.google.com/file/d/1W-bMjIwOroiNOFZ0mWqBy7TIO14zcUmg/view
PERUBAHAN KEBIJAKAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RZP3K) SERTA DAMPAKNYA PADA KELOMPOK NELAYAN PULAU PARI, KEPULAUAN SERIBU SELATAN, KEPULAUAN SERIBU
Rivanlee Anandar, Bambang Shergi Laksmono
RZWP3K reklamasi, industri pariwisata berbasis utang, konservasi berbasis utang, dan pembangunan infrastruktur untuk pelabuhan serta industri maritim. Oleh karena itu, penyusunan RZWP3K harus membutuhkan sinkronisasi antar stakeholders. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah DKI Jakarta melalui Dinas KPKP, koalisi masyarakat sipil, dan masyarakat Pulau Pari. Sudah semestinya RZWP3K memadukan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial, sebab lingkungan pesisir sangat rentan terhadap perubahan iklim.
https://drive.google.com/file/d/1f0zd4Tz3kTbxZayw6TvNDGeNe5FztstZ/view
PARADIGMA GIANT SEAWALL
Dewi Surinati
Giant Seawall (GSW) bukanlah solusi yang tepat bahkan bisa dikatakan sebagai proyek yang salah kaprah. Menurut Ketua Kelompok Teknik Kelautan Institut Teknologi Bandung (ITB), Muslim Muin Ph. D., selain biaya yang mahaJ ditambah biaya operasional yang belum dihitung, dampak GSW ke depannya justru malah akan memperparah banjir di Jakarta, merusak lingkungan laut Teluk Jakarta, mempercepat pendangkalan sungai, mengancam sektor perikanan lokal, dan menyebabkan permasalahan sosial (Nida, 2013).
https://drive.google.com/file/d/1ndbrvUmaJCqm9Lf6BDC64lQqsz_mw7pX/view
REKLAMASI DAN KIAMAT SITUS SEJARAH-BUDAYA JAKARTA
JJ Rizal
izin reklamasi sarat pelanggaran hukum: tidak punya perda zonasi, amdalnya mengabaikan nelayan, bertentangan dengan undang-undang pengadaan lahan, tujuannya melulu bisnis bukan untuk kepentingan umum, dan membahayakan obyek vital negara. Belum lagi risiko-risiko seperti kerusakan lingkungan, pemiskinan nelayan, perubahan bentang alam fisik dan dampak biologi, sosial-ekonomi dan infrastruktur.
https://drive.google.com/file/d/1HunG63xkRsP0eZgHI3HvrPY3zqX3P_TF/view