PERUBAHAN KEBIJAKAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RZP3K) SERTA DAMPAKNYA PADA KELOMPOK NELAYAN PULAU PARI, KEPULAUAN SERIBU SELATAN, KEPULAUAN SERIBU
Rivanlee Anandar, Bambang Shergi Laksmono
RZWP3K reklamasi, industri pariwisata berbasis utang, konservasi berbasis utang, dan pembangunan infrastruktur untuk pelabuhan serta industri maritim. Oleh karena itu, penyusunan RZWP3K harus membutuhkan sinkronisasi antar stakeholders. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah DKI Jakarta melalui Dinas KPKP, koalisi masyarakat sipil, dan masyarakat Pulau Pari. Sudah semestinya RZWP3K memadukan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial, sebab lingkungan pesisir sangat rentan terhadap perubahan iklim.
https://drive.google.com/file/d/1f0zd4Tz3kTbxZayw6TvNDGeNe5FztstZ/view
PERUBAHAN POLA SEDIMENTASI AKIBAT TANGGUL LAUT LEPAS PANTAI (STUDI KASUS DI TELUK JAKARTA)
Soni Senjaya Efendi, Huda Bachtiar, Fitri Riandini
Hasil pendekatan model numerik Delft3d dengan hanya pasang surut sebagai gaya pembangkitnya, tampak terjadi proses sedimentasi di area pelabuhan setelah 6 bulan simulasi yang mencapai 0.01 m, Sedimentasi bertambah secara kumulatif setelah 5 tahun yang dapat mencapai 0.05 m. selain itu erosi juga terlihat di daerah pantai sebelah Barat dan sebelah Timur yang dapat mencapai 0.04 m. Hal ini dimungkinkan karena area tersebut memiliki profil batimteri yang cukup dangkal sehingga sedimen tergerus aloh arus pasut.
https://drive.google.com/file/d/15WGT9ptrytqR8tJt_jz0jN7CEV1YX22p/view
PANDANGAN FORUM GURU BESAR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TERHADAP REKLAMASI PANTAI UTARA PROVINSI DKI JAKARTA
B. Kombaitan, Prof (Ketua), M. Syharil Badri Kusuma, Prof (Wakil Ketua), RM. Petrus Natalivan Indradjati, Dr. (Sekretaris)
Faktor berikutnya yang berkontribusi pada Konsolidasi tanah adalah kehadiran fill/embankment dan reklamasi (1.5-5.0 centimeter per tahun) yang diperkirakan menyumbang 20-50% dari land subsidence serta tekanan dari bangunan tinggi/high rise building (1.0 centimeter per tahun) yang diperkirakan menyumbang 10% dari land subsidence.
https://drive.google.com/file/d/1bwpZ1R13L81LkV5mXLb6Sg7-Jy4Dw5Tm/view
Scenario analysis of the Jakarta Coastal Defence Strategy: Sustainable Indicators Impact Assesment
Akhmad Hidayatno*, Aninditha Kemala Dinianyadharani, Aziiz Sutrisno
Skenario kebijakan alternatif mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Penentuan alternatif apa yang terbaik merupakan hak pemilik pengambil kebijakan. Dengan melakukan simulasi skenario tersebut, diketahui bahwa ketika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin menerapkan kebijakan yang fokus pada tujuan peningkatan aspek ekonomi dan sosial, maka kebijakan yang tepat adalah skenario Jakarta Waterfront City. Jika pemerintah ingin menerapkan kebijakan yang fokus pada lingkungan kebijakan yang sesuai adalah skenario Jakarta Goes Green Tanpa Reklamasi. Sedangkan jika pemerintah ingin meningkatkan kualitas aspek lingkungan hidup dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan maka kebijakan yang direkomendasikan adalah skenario Jakarta Goes Green.
https://drive.google.com/file/d/1LMNXi53FrjtJU5HtDfVwQkLgLrshi3A0/view
KONFLIK DAN POTENSI KONFLIK DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA KERANG HIJAU DI KALIBARU JAKARTA UTARA
Nendah Kurniasari1, Arif Satria2 dan Said Rusli2
Konflik bermula karena masyarakat pembudidaya kerang hijau merasa bahwa limbah pembuangan pabrik telah mencemari perairan sehingga produktivitas kerang mereka menurun drastis. Pada Tahun 2005, bentuk kekesalan warga dilakukan melalui demonstrasi ke kantor Walikota dengan tuntutan ganti rugi dan penertiban limbah. Menurut beberapa pembudidaya, sebagian pembudidaya telah menerima ganti rugi sebesar satu juta rupiah, namun pemberian ganti rugi ini telah dihentikan padahal belum semua pembudidaya mendapatkannya.
https://drive.google.com/file/d/1H6iWbQd-PWJobNv56AzNs3hbWL_5RHKC/view
Legal Sosio Approach in the Sustainable Utilization of Northern Coastal Area of Jakarta
Untoro, Raihan, and Bambang Sukamto
Penolakan atau penolakan nelayan terhadap reklamasi wilayah Pesisir Utara Jakarta dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara menunjukkan adanya ketidakadilan di pihak nelayan tradisional Muara Angke, Jakarta Utara. Ketidakadilan terjadi karena terganggunya akses terhadap ikan di kawasan pesisir Pantai Utara Jakarta. Reklamasi pesisir Utara Jakarta yang merupakan bagian dari pemanfaatan pesisir menimbulkan konflik kepentingan dan dampak sosial lingkungan.
https://drive.google.com/file/d/1lQxy3bJGk94Uc0juE_Vis2mJ8OsWllq_/view
PERMODELAN KUALITAS PERAIRAN TELUK JAKARTA AKIBAR REKLAMASI DAN PEMBANGUNAN TANGGUL LAUT RAKSASA MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK MIKE21-EcoLab
Mardi Wibowo
Berdasarkan kecenderungan perubahan kualitas perairan dari waktu ke waktu diketahui bahwa seiring bertambahnya waktu kualitas perairan Teluk Jakarta akan semakin menurun jika tidak dilakukan tindakan apapun.
https://drive.google.com/file/d/15r3JZ9eqbVqF0Adc0ap4wuc6qvAFKYDu/view